Menuju Visit Bengkulu 2020

Sebagian Masyarakat Bengkulu barangkali telah mendengar Visit Bengkulu 2020. Sebuah program pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Bengkulu. Puncak acaranya akan berlangsung pada tahun 2020 ketika Bengkulu genap berusia 52 tahun. Secara ekonomi, program besar tersebut diharapkan memberi efek pengganda ekonomi bagi daerah. Dalam benak penulis, Bengkulu akan menjadi salah satu tujuan wisata ternama. Wisatawan beralalu lalang, akan hilir mudik menyusuri jalan Bengkulu dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Wisatawan membeli Lempok Bengkulu, pulang membawa Kain Besurek dan foto destinasi wisata Bengkulu viral di media sosial.

Dengan potensi puluhan objek wisata yang ada, pariwisata memang tergolong rasional menjadi unggulan di Bengkulu. Sepanjang dikelola dengan tepat. Mulai dari wisata alam, wisata budaya dan obyek wisata bersejarah. Pantai panjang dengan bentangan pasir putih 7 km, Bukit Kaba, arung jeram, air terjun, benteng peninggalan penjajah, rumah pengasingan adalah sedikit contohnya. Pertanyaannya, seberapa siap faktor pendukungnya?

Lagi-Lagi Rokok

Persoalan rokok kembali menghangat. Setidaknya dalam dua minggu terakhir. Ingar bingar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi pemicunya.

Konsumsi rokok memang sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Fakta bahwa kebiasaan merokok menjadi penyebab puluhan penyakit tak jua menekan konsumsi rokok. Tahun lalu, The Jakarta Post merilis berita bahwa Indonesia menempati peringkat empat perokok terbanyak setelah China, Russia dan Amerika Serikat. Sumber lain menyebutkan, perilaku merokok penduduk 15 tahun ke atas masih belum terjadi penurunan, cenderung meningkat dari 34,2 persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013. Sementara dari sisi pekerjaan, proporsi perokok terbesar adalah petani/nelayan/buruh yang notabenenya berkelindan dengan kemiskinan.

Bengkulu sendiri tak lepas dari polusi asap rokok. Sekitar 30,4 persen penduduk 10 tahun ke atas adalah perokok. Dari jumlah tersebut, 27,1 persen adalah perokok setiap hari dan sisanya, 3,3 persen, adalah perokok kadang-kadang. Soal persentase perokok setiap hari, Bengkulu hanya kalah tipis dengan Kepulauan Riau, yakni sebesar 27,2 persen (Riskesdas, 2013).

Belajar Sedikit dari Tetangga

Untuk orang Indonesia, negara ini tidak asing. Sepanjang 2016, pengunjung terbesar negara ini berasal dari Indonesia, disusul China dan Malaysia. Sebenarnya bukan hanya sebagai turis, beberapa koruptor Indonesia juga senang menetap di negara berpenduduk 5,6 juta jiwa ini, sebut saja Agus Anwar, salah satu koruptor kakap yang merugikan negara sekitar 12 triliun. Nunun Nurbaeti dan Nazarudin juga pernah melancong ke negeri ini setelah diburu KPK.

Wilayah negara ini relatif kecil. Sedikit lebih luas dari Kabupaten Kepahiang. Sementara jumlah penduduknya relatif banyak sehingga density-nya cukup padat, yakni sekitar 7,8 ribu jiwa per km persegi. Penduduk di negeri ini terbagi tiga kategori: penduduk asli (60,79 persen), penduduk tetap (9,36 persen), dan penduduk tidak tetap (29,85 persen). Bandingkan dengan kepahiang, dengan luas yang hampir sama, kepadatan penduduknya hanya sekitar 200 jiwa saja per km persegi. Can you imagine betapa luasnya negeri kita, Indonesia. Saking luasnya, halaman rumah kita banyak yang berupa kebon hehe…

Negara mini ini bernama Singapura. Batam adalah pulau terdekat dengan Singapura. Waktu tempuh dari Batam sekitar 1 jam bersama Ferry, tergantung dari pelabuhan mana. Meski mini, daya ekonominya maksi. PDB per kapita negara mungil ini sekitar 15 kali lipat dari PDB per kapita nasional. Leading sector jelas bukan pertanian seperti kita, karena negara ini hampir tak ada lahan pertanian natural. Jasalah yang menjadi sektor terdepan mendongkrak ekonomi negara Singa ini, lalu disusul manufaktur dan sektor lainnya. Mereka memiliki salah satu pelabuhan internasional tersibuk yang menjadi motor utama perdagangannya. Itulah mengapa negara berpenduduk mayoritas Chinese ini adalah sedikit di Asia Tenggara yang tergolong negara maju. Apakah ada orang melayu? Ada, tapi jumlahnya tak banyak, sekitar 13 persen saja. Sisanya India dan etnis lainnya.

Berhenti Merokok, Berhenti Miskin?

Rokok dan kemiskinan menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Fakta bahwa rokok menjadi penyumbang pengeluaran penduduk terbesar kedua setelah beras menjadikan perkara tersebut semakin menarik. Lantas benarkah jika berhenti merokok berhenti miskin?

Berdasarkan rilis berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu awal Januari 2016 yang lalu, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 410.840, persentase jumlah penduduk miskin di Bengkulu September 2015 sebesar 17,16 persen. Jumlah tersebut meningkat year on year  sebesar 0,07 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin September 2014 sebesar 17,09 persen. Angka tersebut pula yang membawa Bengkulu berada di urutan keenam sebagai provinsi termiskin secara nasonal dan urutan pertama se-Sumatera. Meskipun sejatinya, ada penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Nurani, Korupsi dan Kemiskinan

Bukan rahasia jika birokrasi di negara ini dikenal tambun sehingga bergerak lamban. Struktur birokrasi yang panjang berliku membuat urusan tidak pernah berjalan mudah. Perbaikan birokrasi yang menjadi salah satu cita-cita reformasi terdahulu seakan tak sebanding dengan waktu yang telah dihabiskan. Rakyat masih saja disugguhi kesukaran. Bukan hanya dipusingkan dengan liku-liku birokrasi, tetapi juga acapkali menemui aparatur yang lebih mirip ‘raja’ ketimbang pelayan.

Memaknai Pertumbuhan Ekonomi

Tidak mudah memaknai indikator yang satu ini. Indikator yang acapkali disebut-sebut dalam setiap kesempatan diskusi seputar ekonomi makro. Indikator yang dianggap sebagai barometer utama pengukur geliat aktivitas ekonomi pada wilayah regional tertentu. Indikator ini pula yang diyakini mampu merefleksikan capaian kinerja pembangunan ekonomi para pengambil kebijakan. Ya, dialah pertumbuhan ekonomi, yang dalam suatu kesempatan dapat menjadi pedang bermata dua bagi pelaksana amanah rakyat.

Jangan Lupakan Petani

Tidak dapat dikilah, lebih dari separuh penduduk yang bekerja di negeri ini merajut asa di sektor pertanian. Tidak terkecuali di Bengkulu. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkini, setidaknya 50,61 persen pekerja di Bengkulu adalah petani. Umumnya, para petani ini tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari kesan berkemajuan. Merekalah yang hujan kepanasan, panas kehujanan, berjibaku menyediakan kebutuhan dasar perut manusia perkotaan. Sangat naif, jika kita tak sengaja melupakan nasib para petani.

Vitalnya peran sektor pertanian tergambar pula dari kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bengkulu. Pada tahun 2015 saja, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak kurang dari 30 persen. Bahkan, angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari sektor perdagangan dan reparasi yang menempati posisi dua kontributor terbesar terhadap PDRB. Fakta tersebut jelas membuka mata kita bahwa melupakan petani adalah sebuah kekeliruan.

Pilkada Bengkulu : Berharap Yang Istimewa, Bukan Yang Biasa

Belum lepas dari ingatan kita potongan cerita Pilkada yang telah lalu. Cerita indah bertabur harap dan mimpi. Cerita yang membawa kita pada sebuah suasana optimisme dan rencana perubahan yang lebih baik. Cerita yang membuat kita lupa bahwa janji acapkali teringkari dan harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. 

Kini, setelah sekian waktu berlalu, tidaklah terasa, cerita itu terulang kembali. Ya, cerita Pilkada lagi. Proses panjang pemilihan pemimpin yang membawa kita pada euforia berbangsa dan bernegara itu kini telah bergulir kembali. Sebagai masyarakat sekaligus warga negara yang baik, tentu kita tidak akan melewatkan hak dalam pesta demokrasi tersebut. Satu suara yang kita berikan akan menentukan arah harapan dan mimpi kita pada sebuah kenyataan lima tahun mendatang.

PCL Pertaruhan BPS

Sebagai institusi resmi penyedia statistik dasar, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja menyelesaikan salah satu kewajibannya, yakni Sensus Pertanian 2013. Sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut menghabiskan APBN tidak kurang dari 1,4 Triliun.  Adalah biaya honor tenaga surveyor yang mengambil porsi terbesar dari anggaran tersebut. Selain honor pendataan, biaya besar juga disedot dari kegiatan peningkatan kualitas tenaga surveyor melalui pelatihan petugas lapangan. Tidak  mengherankan memang, mengingat jumlah tenaga surveyor yang diterjunkan BPS berjumlah 243 ribu orang lebih dan tersebar di seluruh negeri. Tenaga surveyor sensus pertanian 2013 merupakan tenaga mitra yang mendata 25 juta lebih rumah tangga pertanian.

BBM Naik, BLSM Turun, BPS Terombang-Ambing

Jum’at, 21 Juni 2013, pemerintah resmi menaikan harga BBM. Di luar seribu alasan yang ‘dinyanyikan’ pemerintah, kebijakan tidak populer ini seketika membuat biaya hidup masyarakat menjadi semakin tinggi sebagai akibat naiknya ongkos produksi. Adalah golongan masyarakat miskin dan hampir miskin yang paling merasakan getirnya lonjakan inflasi yang ditimbulkan. Kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan yang signifikan membuat cobaan ini menjadi semakin sulit bagi sebagian besar masyarakat miskin.

Pelayanan Publik Berkualitas Masih Sebatas Harapan

Selaku warga Negara barangkali kita pernah merasakan berurusan dengan penyelenggara pemerintahan perihal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan publik baik berupa pelayanan barang, jasa atau pun pelayanan administratif. Pelayanan yang terakhir disebut adalah pelayanan yang kerap dijumpai dalam kehidupan bernegara. Membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM), surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat tanah, surat nikah, kartu pencari kerja, kartu keluarga, akta kelahiran adalah sederet contoh pelayanan administratif yang diselenggarakan pemerintah. Alur birokrasi yang tidak ringkas terkadang membuat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan menjadi lama. 

Belum lagi jika profesionalisme aparatur sudah dimuati kepentingan pribadi maupun golongan maka kepuasan yang menjadi hak warga negara selaku pengguna layanan menjadi semakin terabaikan. Sudah menjadi rahasia umum, jika berurusan dengan aparatur pemerintah itu tidak mudah, tidak cepat dan tidak murah.