BBM Naik, BLSM Turun, BPS Terombang-Ambing

Jum’at, 21 Juni 2013, pemerintah resmi menaikan harga BBM. Di luar seribu alasan yang ‘dinyanyikan’ pemerintah, kebijakan tidak populer ini seketika membuat biaya hidup masyarakat menjadi semakin tinggi sebagai akibat naiknya ongkos produksi. Adalah golongan masyarakat miskin dan hampir miskin yang paling merasakan getirnya lonjakan inflasi yang ditimbulkan. Kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan yang signifikan membuat cobaan ini menjadi semakin sulit bagi sebagian besar masyarakat miskin.

Menyadari fenomena tersebut, rupanya pemerintah cukup antisipatif meredam kesakitan masyarakat dengan meluncurkan berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin sebagai konvensasi merangkaknya harga BBM.  Program-program perlindungan sosial tersebut diharapkan mampu menopang ekonomi masyarakat miskin dalam menghadapi gelombang inflasi yang tidak wajar.  

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau biasa disingkat BLSM adalah satu dari sekian program pemerintah tersebut. BLSM adalah program perlindungan sosial berupa dana tunai sebesar Rp 150.000/bulan selama empat bulan yang ditujukan untuk 15,5 juta rumah tangga miskin di seluruh tanah air yang kemudian disebut Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sayangnya, data rumah tangga miskin yang menjadi sasaran penerima manfaat BLSM adalah data lama. Pemerintah sepertinya terlalu arogan untuk mengesampingkan makna ‘Data Mencerdaskan Bangsa’ secara utuh. Fakta inilah yang kemudian membuat situasi masyarakat tidak diuntungkan.

Posisi BPS dan Data Lamanya

Data rumah tangga miskin yang menjadi sasaran penerima BLSM tersebut diambil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dua tahun lalu. PPLS adalah pendataan kemiskinan mikro, dengan output data rumah tangga miskin by name by adress. Pada tahun 2011, BPS melakukan pendataan terhadap 24,5 juta rumah tangga miskin yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh tiap-tiap kepala desa. Pada Januari 2012, data tersebut diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah komando wakil presiden yang kemudian disebut sebagai Basis Data Terpadu (BDT). Sampai saat tulisan ini dibuat, Basis Data Terpadu dua tahun silam yang dikelola TNP2K tersebut belum dimutakhirkan ataupun diverifikasi ulang oleh pegiat statistik resmi. Sebagaimana diungkapkan sekretaris utama TNP2K Bambang Widiyanto, besarnya biaya dan lamanya waktu yang diperlukan untuk pendataan ulang menjadi alasan pemerintah nekat menggunakan data lama dalam pembagian BLSM.

Sudah bisa ditebak realisasinya. Dua tahun bukanlah waktu yang singkat untuk masyarakat berkembang secara sosial ekonomi. Dengan kata lain, variabel sosial ekonomi masyarakat yang menjadi ukuran berkembang sangat dinamis. Seseorang yang hasil pendataan dua tahun silam relatif miskin, bisa saja saat ini ekonominya membaik. Pun demikian sebaliknya, seseorang yang relatif kaya di tahun 2011 tidak menutup kemungkinan tahun ini ekonominya memburuk. Siapa yang bisa meramal nasib seseorang? Belum lagi faktor demografi: kematian, kelahiran dan migrasi yang terus berputar. Artinya, seseorang yang dua tahun lalu masih sempat ditemui petugas pendataan, bukanlah hal yang aneh, jika hari ini rumah tangga tersebut tidak lagi bisa menerima BLSM karena pindah ataupun sudah meninggal. Semua peristiwa sosial ekonomi yang dikisruhkan saat ini adalah sebuah kewajaran terjadi dalam dua tahun terakhir.

BPS Pun Jadi Bulan-bulanan

Masyarakat yang mengklaim data BPS tidak benar pun mulai beringas. Hearing menghadirkan BPS  yang diwarnai gebrakan meja oleh anggota DPRD menghiasi headline news sebuah surat kabar. Nun jauh di ujung timur sana, BPS Kabupaten Monokwari diubrak abrik oleh massa yang tidak puas terhadap hasil pendataan BPS. Cobaan bagi BPS semakin berat ketika semua melempar jawab ‘Tanya saja ke BPS, BPS yang mendata’. Jika BPS pun berdelik ‘Kami sudah mendata sesuai prosedur selebihnya silakan tanya TNP2K’ sepertinya drama ini tidak akan berujung indah.

Jika disederhanakan, ada dua penyebab penerima BLSM yang dianggap salah sasaran. Pertama, data yang digunakan bukanlah data mutakhir melainkan data lama yang tidak diverifikasi ulang. Kedua, dari 24,5 juta rumah tangga miskin yang didata BPS dua tahun silam, hanya 15,5 juta rumah tangga saja yang diberikan BLSM. Dengan kata lain ada selisih 9 juta rumah tangga yang boleh jadi lebih layak mendapatkan BLSM namun tidak diikutsertakan karena terbatasnya anggaran BLSM yang diberikan pemerintah.

Pelajaran BLSM

Maksud pemerintah tidaklah buruk. Pembagian BLSM sebagai konvensasi kenaikan harga BBM sudah pasti sedikit membantu rumah tangga miskin dalam menghadapi gelombang kenaikan harga (inflasi) tak wajar. Hanya saja semua kita barangkali sepakat, terlepas dari adanya prosedur penggantian rumah tangga sasaran yang dianggap tidak layak menerima BLSM, pemerintah sebaiknya menyiapkan data berkualitas terlebih dahulu, data yang terbaru (up to date), sebagai landasan kebijakan, termasuk BLSM. Tidak salah rasanya jika kita merenungkan pernyataan Abraham Lincoln berikut “If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six hours sharpening my ax”.

Dengan BLSM, pemerintah boleh jadi telah berhasil meredam penolakan masyarakat terhadap naiknya harga BBM, tapi pemerintah melupakan dampak lain yang cukup esensi. Kisruh BLSM akibat penggunaan data kadaluarsa sedikit banyak telah menyisakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap ujung tombak pemerintahan itu sendiri. Dampak masif yang paling kentara tentu saja dirasakan oleh pegiat statistik resmi BPS yang hampir setiap waktu mengumpulkan data di lapangan. Bermacam reaksi penolakan masyarakat untuk didata kerap dijumpai petugas. Padahal banyak data yang lebih substansial dari sekedar urusan BLSM. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari rentetan peristiwa pembagian BLSM bahwa membangun itu mahal tetapi akan lebih mahal membangun tanpa data berkualitas. *TJ