Pilkada Bengkulu : Berharap Yang Istimewa, Bukan Yang Biasa

Belum lepas dari ingatan kita potongan cerita Pilkada yang telah lalu. Cerita indah bertabur harap dan mimpi. Cerita yang membawa kita pada sebuah suasana optimisme dan rencana perubahan yang lebih baik. Cerita yang membuat kita lupa bahwa janji acapkali teringkari dan harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. 

Kini, setelah sekian waktu berlalu, tidaklah terasa, cerita itu terulang kembali. Ya, cerita Pilkada lagi. Proses panjang pemilihan pemimpin yang membawa kita pada euforia berbangsa dan bernegara itu kini telah bergulir kembali. Sebagai masyarakat sekaligus warga negara yang baik, tentu kita tidak akan melewatkan hak dalam pesta demokrasi tersebut. Satu suara yang kita berikan akan menentukan arah harapan dan mimpi kita pada sebuah kenyataan lima tahun mendatang.

PCL Pertaruhan BPS

Sebagai institusi resmi penyedia statistik dasar, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja menyelesaikan salah satu kewajibannya, yakni Sensus Pertanian 2013. Sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut menghabiskan APBN tidak kurang dari 1,4 Triliun.  Adalah biaya honor tenaga surveyor yang mengambil porsi terbesar dari anggaran tersebut. Selain honor pendataan, biaya besar juga disedot dari kegiatan peningkatan kualitas tenaga surveyor melalui pelatihan petugas lapangan. Tidak  mengherankan memang, mengingat jumlah tenaga surveyor yang diterjunkan BPS berjumlah 243 ribu orang lebih dan tersebar di seluruh negeri. Tenaga surveyor sensus pertanian 2013 merupakan tenaga mitra yang mendata 25 juta lebih rumah tangga pertanian.

BBM Naik, BLSM Turun, BPS Terombang-Ambing

Jum’at, 21 Juni 2013, pemerintah resmi menaikan harga BBM. Di luar seribu alasan yang ‘dinyanyikan’ pemerintah, kebijakan tidak populer ini seketika membuat biaya hidup masyarakat menjadi semakin tinggi sebagai akibat naiknya ongkos produksi. Adalah golongan masyarakat miskin dan hampir miskin yang paling merasakan getirnya lonjakan inflasi yang ditimbulkan. Kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan yang signifikan membuat cobaan ini menjadi semakin sulit bagi sebagian besar masyarakat miskin.

Pelayanan Publik Berkualitas Masih Sebatas Harapan

Selaku warga Negara barangkali kita pernah merasakan berurusan dengan penyelenggara pemerintahan perihal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan publik baik berupa pelayanan barang, jasa atau pun pelayanan administratif. Pelayanan yang terakhir disebut adalah pelayanan yang kerap dijumpai dalam kehidupan bernegara. Membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM), surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat tanah, surat nikah, kartu pencari kerja, kartu keluarga, akta kelahiran adalah sederet contoh pelayanan administratif yang diselenggarakan pemerintah. Alur birokrasi yang tidak ringkas terkadang membuat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan menjadi lama. 

Belum lagi jika profesionalisme aparatur sudah dimuati kepentingan pribadi maupun golongan maka kepuasan yang menjadi hak warga negara selaku pengguna layanan menjadi semakin terabaikan. Sudah menjadi rahasia umum, jika berurusan dengan aparatur pemerintah itu tidak mudah, tidak cepat dan tidak murah.