Jangan Lupakan Petani

Tidak dapat dikilah, lebih dari separuh penduduk yang bekerja di negeri ini merajut asa di sektor pertanian. Tidak terkecuali di Bengkulu. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terkini, setidaknya 50,61 persen pekerja di Bengkulu adalah petani. Umumnya, para petani ini tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari kesan berkemajuan. Merekalah yang hujan kepanasan, panas kehujanan, berjibaku menyediakan kebutuhan dasar perut manusia perkotaan. Sangat naif, jika kita tak sengaja melupakan nasib para petani.

Vitalnya peran sektor pertanian tergambar pula dari kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bengkulu. Pada tahun 2015 saja, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak kurang dari 30 persen. Bahkan, angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari sektor perdagangan dan reparasi yang menempati posisi dua kontributor terbesar terhadap PDRB. Fakta tersebut jelas membuka mata kita bahwa melupakan petani adalah sebuah kekeliruan.

Sayangnya, pertumbuhan sektor pertanian di Bengkulu semakin hari semakin menurun. Sepanjang 2015, sektor turunan nenek moyang ini hanya tumbuh sebesar 2,30 persen. Angka tersebut sejatinya cukup jauh merosot ketimbang tiga tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 5,53 persen. Boleh jadi hal tersebut sebagai akibat anomali perekonomian dunia yang cenderung labil beberapa tahun terakhir. Keadaan tersebut berimbas pada turunnya harga komoditas pertanian, seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan komoditi dengan potensi cukup besar di Bengkulu. Atau alasan lain karena datangnya el nino tahun lalu sehingga berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan petani. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, petani kita sedang menderita.

Derita itu semakin jelas terlihat dari tren menurunnya angka statistik Nilai Tukar Petani (NTP). Rata-rata NTP di Bengkulu tiga tahun terakhir tidak pernah menyentuh 100. Angka tersebut seyogyanya membuat kita bersedih. Bagaimana mungkin sektor yang menyerap lebih dari separuh tenaga kerja ini membuat rugi pekerjanya. Bagaimana mungkin kesejahteraan petani akan membaik jika pengeluaran usaha bertaninya lebih besar ketimbang hasil yang didapat dari penjualan produksinya. Perjuangan keluar dari belenggu kemiskinan jelas tidak akan mudah jika daya beli petani terus menurun sementara harga-harga kebutuhan hidup semakin membumbung tinggi. Utamanya petani gurem --petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektare-- yang jumlahnya berkisar 13 persen dari seluruh rumah tangga usaha pertanian. 

Peduli Petani, Entaskan Kemiskinan

Berdasarkan data yang ada, karakteristik pekerjaan lebih dari separuh kepala rumah tangga miskin adalah petani. Sehingga, upaya mengeluarkan Bengkulu dari papan atas  provinsi termiskin jelas tidak akan berjalan mulus jika persoalan yang dihadapi petani tidak mendapatkan sentuhan kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Apalagi dengan keadaan yang serba sulit saat ini, lahirnya kebijakan pro rakyat, utamanya pro petani kecil sangat dinantikan. Kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani yang umumnya bermukim di pedesaan. Sehingga, para petani tidak terseret ke jurang kemiskinan atau tidak terperosok semakin dalam.

Karenanya, pembangunan infrastruktur pertanian harus tetap dilakukan dengan terencana. Selain perluasan lahan, fokus pembangunan dan perbaikan irigasi adalah perkara wajib dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Tidak sukar kalkulasi peningkatan produksi dan kesejahteraan 36 persen petani tanaman pangan jika irigasi dibangun dengan sistemik dan terencana. Khusus sub sektor perkebunan, dalam pengaruh ekonomi global, meningkatkan harga komoditi tentu bukan perkara mudah. Akan tetapi menjaga tanaman agar tetap tumbuh dengan kualitas optimal perlu terus dilakukan. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan perhatian serius guna memastikan ketersediaan pupuk yang berkecukupan dengan harga yang wajar. Untuk subsektor perikanan, potensi terbesar adalah perikanan tangkap di laut, mengingat garis pantai yang mencapai 525 km. Pembuatan rumpon yang dilakukan tempo hari hendaknya diikuti juga oleh daerah lain. Pembuatan rumah ikan tersebut dapat menekan biaya operasional serta meningkatan produksi yang berujung pada perbaikan pendapatan nelayan.

Berbagai program bantuan untuk petani, baik berupa peralatan, benih, bibit, pupuk maupun kredit usaha sebaiknya dikaji secara matang. Bantuan tersebut harus menyasar kepada petani kecil yang tak tersentuh oleh pinjaman lunak dengan syarat ala perbankan. Petani kecil dengan pendidikan dan skill yang sangat terbatas. Petani-petani inilah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, petani berlahan sempit yang tak punya banyak pilihan. Petani berlahan minim yang begitu lekat dengan kemiskinan.

Oleh karenanya, hal pertama yang harus dibenahi adalah akurasi data petani gurem yang menjadi target bantuan. Ketepatan sasaran adalah kunci keberhasilan program bantuan yang dibuat. Penyaluran bantuan kepada petani juga harus disertai bimbingan berkelanjutan dan pengawasan ketat dengan laporan yang jelas dan akurat sehingga bantuan benar-benar sesuai peruntukannya. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar bantuan yang disalurkan tidak berakhir sia-sia.

Selain itu, intervensi pemerintah melalui program raskin tepat sasaran dengan porsi yang tak terbagi masih sangat diperlukan untuk menjaga daya beli petani. Sebab sudah menjadi rahasia umum, jika pembelian beras merupakan pengeluaran terbesar rumah tangga miskin. Dengan adanya program raskin dan program perlindungan sosial lain yang menyasar rumah tangga miskin akan sangat membantu ketersediaan ruang belanja untuk kebutuhan lain.

Dalam jangka panjang, fokus membangun fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan di pedesaan dengan standar pelayanan yang memadai serta bebas biaya adalah sebuah langkah jitu dalam upaya menekan pengeluaran petani, khususnya petani yang terdaftar sebagai rumah tangga miskin. Dengan membebaskan biaya berobat dan biaya sekolah untuk petani tersebut, maka seketika itu pemerintah telah berhasil menekan pengeluaran sekaligus membuka jalan seluas-luasnya kepada anak-anak petani miskin untuk memutus rantai kemiskinan dengan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Yang perlu menjadi catatan, gratis biaya sekolah yang dimaksud di sini merujuk pada pembebasan biaya dari segala bentuk pungutan, baik untuk seragam sekolah, uang komite, biaya buku, dan iuran lainnya. Bahkan, bila memungkinkan diberikan asrama dan beasiswa untuk menjaga prestasi siswa tetap kompetitif.

Teori yang mengatakan pendapatan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan bukanlah bualan. Berdasarkan data yang ada, lebih dari 90 persen kepala rumah tangga miskin adalah mereka yang berpendidikan SMP ke bawah. Karenanya, program pendidikan gratis untuk masyarakat miskin akan sangat membantu petani dalam upaya menjaga daya belinya sekaligus memutus rantai kemiskinan dengan menyekolahkan anaknya ke jenjang tertinggi. Nun di kabupaten paling selatan, adanya sekolah berasrama dan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu sepatutnya diteladani oleh daerah lain. Meskipun pengentasan kemiskinan dengan cara ini tidak akan instan dirasakan hasilnya tetapi dalam jangka waktu tertentu jerat kemiskinan akan berangsur-angsur terputus seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan dan pendapatan generasi penerus dari rumah tangga miskin tersebut.

Karenanya, maksud dan tujuan pemerintah meningkatkan porsi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur pro rakyat haruslah mendapatkan dukungan semua pihak. Dengan semangat nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran, sudah sepantasnya pembangunan infrastruktur dimulai di pedesaan yang menjadi basis petani miskin. Apalagi infrastruktur tersebut dibangun untuk meningkatkan layanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah pedesaan. Dengan kesehatan dan pendidikan yang tinggilah, maka akan lahir generasi baru yang terbebas dari belenggu kemiskinan. Akan menjadi sebuah kebingungan jika masih ada pihak-pihak yang bertentangan dengan semangat pembangunan pro rakyat yang sedang dicanangkan. Semoga Petani di Bengkulu sejahtera merata, entas dari kemiskinan. Bersama Ayo Kerja! (Diterbitkan Harian Rakyat Bengkulu, 18 April 2016)